Kamis, 13 Oktober 2011

 

Segera dalam Bulan Oktober
AstinA Edisi II
Dengan Tema: "Kegilaan"


Gratis, dalam format cetak dan digital

@astinaacademia

atau hubungi:
Willy 0898 800 4890
Feby 0858 852 320 88

Jumat, 25 Maret 2011






Agenda diskusi AstinA selanjutnya nih....


Donny Gahral Adian(pengajar di departemen filsafat Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia)....

bukunya akan dibedah oleh:
feby hendola kaluara(arsitektur 2008)
muhammad damm(filsafat 2006)

Sabtu, 06 November 2010

Mari Berkenalan dengan Filsafat Politik


Filsafat politik telah lahir semenjak manusia mulai menyadari, bahwa tata sosial kehidupan bersama bukanlah sesuatu yang terberi secara alamiah, melainkan sesuatu yang sangat mungkin terbuka untuk perubahan. Oleh karena itu, tata sosial-ekonomi-politik merupakan produk budaya, dan memerlukan justifikasi filosofis untuk mempertahankannya.
Lahirnya suatu refleksi filsafat politik sangat dipengaruhi oleh konteks epistemologi dan metafisika jamannya, sekaligus mempengaruhi jamannya. Jadi, filsafat itu dipengaruhi sekaligus mempengaruhi jamannya. Inilah lingkaran dialektis yang terus menerus berlangsung di dalam sejarah.   *

*sebuah kutipan tentang filsafat politik, sebuah tulisan dari reza wattimena
(http://rezaantonius.multiply.com/journal/item/207) 
 adam azano satrio (fils 09)
 
agung setiawan s (fils 08)
 
adityo anggoro saragih-ketua dewan syuro astina
 
djohan rady (fils 07)
 
donny gahral adian (pengajar filsafat fib UI)
 
budiarto danujaya (pengajar filsafat fib UI)

gedung 4 FIB UI ruang 4302
RABU 10 NOVEMBER 2010
JAM 3 sore ampe kelar.

info lebih lanjut hubungi aje
dian 0856 1205 913

Kamis, 07 Oktober 2010

Diskusi Menolak Lupa #2 - Refleksi paska Gerakan 30 September 1965


Memanusiakan Sejarah: Refleksi paska Gerakan 30 September 1965
Oleh: Fitri Kumalasari



Paska Gerakan 30 September 1965

Tanggal 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia disiarkan melakukan pembunuhan terhadap beberapa petinggi ABRI yang dianggap sebagai penghalang rencana mereka untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno. Mereka menyebarkan isu "Dewan Jenderal" bahwa akan ada pemberontakan yang dilakukan para jenderal untuk merebut kedaulatan Negara dibawah pimpinan Soekarno. Namun, hal ini dapat segera ditumpas oleh Soeharto dalam tempo singkat. Media massa yang berafiliasi kepada Militer merebut perhatian publik segera setelah media massa yang berhaluan PKI dibekukan. Berita yang tersiar PKI akan melakukan kudeta, PKI melakukan penyiksaan dan pembunuhan secara keji terhadap beberapa Jenderal di Lubang Buaya, PKI melawan Pancasila dan hendak menggantinya dengan ideologi Komunis. Serta berbagai pemberitaan seputar PKI yang memicu kemarahan rakyat banyak disamping kondisi negara yang sedang mengalami krisis ekonomi dan berakhir pada kekacauan yang ada dimasyarakat-yang terburuk adalah pembantaian besar-besaran terhadap mereka yang dianggap sebagai PKI.

Pembantaian besar-besaran terjadi beberapa minggu setelah peristiwa tanggal 30 September. Konsentrasi massa terbanyak ada di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali walau dibeberapa tempat lain juga terjadi pembantaian serupa. Beberapa data mensinyalir angka-angka fantastis seputar mereka yang dicap sebagai PKI kemudian dibunuh. Ada yang menyebut total korban pembantaian paska 30 September 78.500, 180.000, hingga mencapai 2 juta orang. Berbagai tempat yang menjadi kuburan massal tersebar dibeberapa wilayah seperti di Indramayu, Klaten, Banyuwangi di pulau Jawa dan di Jembrana, Buleleng, dan Tabanan di Bali. Hal yang menarik adalah pembantaian yang terjadi dilakukan tidak hanya oleh alat negara yaitu militer melainkan juga turut serta kelompok masyarakat tertentu. Selain itu tidak seperti pembantaian yang dilakukan oleh Nazi dibawah Hitler lewat pembangunan kamp konsentrasi, kamar gas, dan sebagainya. Pembantaian yang terjadi di Indonesia paska 30 September tidak butuh senjata berteknologi canggih, kamp konsentrasi dan lain sebagainya. Cukup dengan menebarkan teror dan memunculkan konflik-konflik lama yang terkelola dimasyarakat dan dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Soeharto dan pihak-pihak yang bersejalan dengannya. Media turut serta memancing emosi publik lewat pemberitaan-pemberitaan hiperbolis seperti sebelum dibunuh, para Jenderal disiksa, dimutilasi kelaminnya oleh Gerwani-kelompok perempuan yang bersisian dengan PKI. Padahal beberapa ahli yang memeriksa jenazah para Jenderal tidak menemukan adanya luka sayatan yang dimaksud tetapi hal ini ditutup-tutupi oleh Militer. 

Apa kiranya yang membuat tahun-tahun paska 30 September begitu mencekam, orang-orang memburu mereka yang dicap komunis dan kemudian dibunuh? Krisis ekonomi yang membuat kehidupan rakyat sulit lalu ditambah dengan peristiwa pembunuhan para Jenderal menempatkan PKI sebagai kambing hitam yang memsti dipersalahkan dan menanggung risiko kemarahan publik. Sehingga tak heran jika pembantaian terhadap PKI merupakan puncak kegeraman yang sedang dialami rakyat. Mereka yang dituduh PKI dikejar, dikeroyok, diculik, bahkan dibunuh. Situasi yang terjadi tereduksi menjadi kondisi bunuh atau dibunuh, kill or be killed. Pandangan Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain mendapat legitimasinya saat itu. Militer yang seharusnya menjadi pelindung warganegara justru dalang dibalik kondisi kaotik tersebut. Militer melegalkan "perburuan" terhadap siapa saja yang dicap komunis. Alasan yang mengemuka adalah Komunis-PKI mengancam kedaulatan negara, mencoba mengganti ideologi Pancasila, anti agama, dan sebagainya. Siapapun yang dituduh PKI berkonsekuensi dibunuh walau hal tersebut hanya sekedar isu. Keluarga yang bersangkutan menerima kutukan turun temurun. Dihina, dinistakan, dijadikan sasaran kemarahan warga, diabaikan hak-haknya sebagai warganegara. Stigmatisasi komunis membutakan mata kita bahwa mereka juga sama-sama manusia. Punya hak dan kebebasan yang sama. Tapi diingkari dengan sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa.

Soeharto mendapatkan apa yang didambanya; menjadi penguasa. Dimulailah rezim totaliter yang mengabaikan prinsip-prinsip humanitas. Sejarah dibentuk sedemikian rupa. Berubah wajah menjadi sekedar cerita kepahlawanan militer terhadap komunis. Dan sialnya kita ikut-ikutan lupa atau mungkin tak ingin berpikir pernah ada kasus pembantaian luar biasa terhadapa sesama manusia yang dilakukan atas nama kedaulatan rakyat. Ada manusia-manusia yang menjadi korban, sama seperti kita. Tetapi mereka bungkam dan diingkari.


Totalitarianisme ala Soeharto
Didalam bukunya, Memahami Negativitas, Budi Hardiman mencoba mengurai diskursus antara massa, terror, dan trauma. Mengapa muncul stigmatisasi terhadap the other? The other merupakan pihak yang juga hidup diantara kita tetapi mereka terdeformasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah pantas dieksklusikan dari kekitaan yang menganggap diri normal dan mayoritas pasti benar, sehingga layak dihilangkan, diingkari eksistensinya. Dalam pandangan Arendt, pihak yang dikambinghitamkan bisa masuk kategori the other. Didalam ruang sosial kita secara seenaknya menyingkirkan mereka yang dicap tidak sama dengan kita untuk keluar dari wilayah sosial yang sebelumnya baik kita dan mereka berada bersama didalamnya. Kekitaan punya dua makna penting yang mesti dicermati. Pertama, kekitaan melibatkan intersubjektivitas antara aku dan kamu yang tidak melenyapkan ruang perbedaan didalamnya. Kedua, kekitaan tak bergerak kearah pengenalan intersubjektivitas. Kekitaan model kedua melahirkan diskriminasi yang berujung pada stigma yang menegasikan eksistensi pihak lain-dalam hal ini the other. Kita tidak membiarkan hadirnya kebebasan terhadap yang lain untuk berbeda karena didalam pikiran kita sendiri ada semacam ketakutan bahwa diri kita akan berbeda seiring membiarkan orang lain berbeda. 

Lalu bagaimana memahami hal tersebut terkait dengan konteks pembantaian massal paska 30 September?

Hannah Arendt membedakan antara apolitik dengan politik. Apolitik merupakan manusia yang terkonstruksi dari hasil kesadaran, bukan manusia yang konkret. Sementara politik berlangsung diantara manusia-manusia maka politik berada diluar manusia sehingga tidak ada substansi politis. Apolitik dipahami sebagai sesuatu yang singular, ideal, homogen. Sedangkan politik merupakan pluralitas yang berkelindan disekeliling manusia. Politik dalam pandangan Arendt bukanlah relasi antara yang berkuasa dan yang dikuasai melainkan dipahami sebagai suatu kebebasan yang tidak hanya membiarkan pihak lain berbeda, melainkan juga memberanikan diri untuk berbeda. Politik adalah kekitaan yang melebur dalam intersubjektivitas. Permasalahannya apolitik disalahpahami sebagai yang politik dan memunculkan dominasi-totalitarianisme.

Soeharto membaca dengan cermat kekitaan kita yang ada dimasyarakat dan memanfaatkannya untuk mendominasi berbagai pihak yang asalinya berbeda, plural kedalam suatu homogenitas tertentu. Politik yang seharusnya dipahami dalam bingkai kebebasan dipergunakan sebagai alat untuk menguasai. Rakyat tidak diperlakukan sebagai warganegara yang memiliki hak sama melainkan sebagai kumpulan massa yang digiring menuju homogenitas lewat ideologi Pancasila, terror dan horror yang tak lain demi melegitimasi kekuasaannya. Berbagai isu seputar Komunisme dibuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketakutan, kecemasan diantara masyarakat yang berujung pada kategori bunuh atau dibunuh. Massa tak ubahnya mesin-mesin perang untuk menggilas pihak lain dan mendorong pada homogenitas kekuasaan dibawah Soeharto. Pembantaian yang terjadi paska 30 September menjadi inisiasi bagi keberlangsungan suatu rezim. Siapapun yang tak sama mesti disingkirkan, apapun caranya. Intersubjektivas dalam kekitaan yang semestinya dapat membuka ruang komunikasi diantara kita yang berbeda terabaikan. Stigmatisasi merebak kesegala penjuru dan terror merajalela, Soeharto jumawa. Militer yang berada dibawah kendalinya menjadi perpanjangan tangan kuasa untuk menindas the other-dalam hal ini PKI.


Rehabilitasi bagi The Other

Pembantaian yang dilakukan secara masif paska 30 September menimbulkan luka yang demikian dalam bagi siapapun yang mengalaminya. Kategorisasi Komunis dan Non Komunis sungguh mereduksi nilai manusia serta kebebasannya. Saya teringat dengan ibu Nani Nurani, eks-tapol yang merupakan penari pada era 60-an namun dituduh Gerwani dan dipenjarakan selama sekian tahun. Hak-haknya dirampas sebagai warga negara. Selama dibui tak pernah ada pengadilan yang dilaksanakan terhadap dirinya. Saat dirinya keluar penjara pun cap sebagai eks tapol yang hampir selalu berkorelasi dengan komunis tak dapat hilang begitu saja. Ia tak diperkenankan memiliki KTP seumur hidup. Nasib ibu Nani Nurani mungkin masih lebih baik ketimbang teman-teman perempuan sesama tapol yang dicap Gerwani. Diantara mereka ada yang dilecehkan, diperkosa, disiksa, dan berbagai bentuk kekejian lainnya. Selain itu ada Suswardoyo yang ayahnya ditangkap oleh pasukan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) dan tak pernah tahu bagaimana nasib ayahnya kemudian, hilang bagai ditelan bumi. Padahal ayah Suswardoyo adalah salah seorang pejuang zaman kemerdekaan RI. Hidup Suswardoyo koyak paska cap komunis yang dilekatkan kepada ayahnya. Hidupnya menjadi sebuah kutukan tak berkesudahan. Aksesnya sebagai warganegara yang sama haknya dengan yang lain diabaikan oleh negara dan sosial. Serta masih banyak cerita mengenai para korban yang sebagian bungkam, tak didengar dan diabaikan. Semua hal demikian begitu mengerikan untuk dirangkai menjadi cerita. Begitu banyak trauma yang mesti dirasakan kembali oleh para korban.

Reformasi bergulir dan rezim Soeharto tumbang digantikan oleh demokrasi. Kebebasan yang sebelumnya dipasung diserukan gaungnya pada saat ini untuk diminta implementasinya kepada para tiap-tiap warganegara. Tetapi selalu ada yang tertinggal dari sejarah. Salah satunya adalah apa yang terjadi paska 30 September 1965. Mereka yang menjadi korban belum sepenuhnya mendapatkan haknya kembali. Pengusutan tuntas hal tersebut begitu sulit dan menjalani proses yang berputar-putar. Para pelaku tidak pernah benar-benar diperkarakan ke pengadilan untuk dihukum sesuai perbuatannya. Hukum menjadi sesuatu yang abnormal jika berhadapan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu yang melibatkan para penguasa sebagai pelaku. Sementara itu arus massa bergerak cepat dan kita lupa, tak mau tahu pernah ada peristiwa mengerikan terjadi disekeliling kita. Para korban kembali berteriak digurun pasir, tak ada yang sudi mendengar apalagi menuntut rehabilitasi bagi hak-hak mereka. Pengakuan maaf dari pemerintah pun tak pernah ada. Kita mengendapkan sesuatu yang mestinya kita selesaikan. Sebab hal demikian dapat menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan republik ini. 

Arendt secara bijaksana menyodorkan solusi untuk mengakhiri kekejaman yang pernah terjadi atas nama homogenitas, totalitarianisme, yaitu memaafkan dan berjanji untuk tidak berlaku keji kepada rakyat. Sulitkah? Jelas sangat sulit, karena butuh keberanian luar biasa untuk memaafkan mereka yang salah maupun berjanji untuk tidak melakukan hal yang dapat mencederai kemanusiaan kita. Tidak semua orang mampu melakukannya. Namun apa yang ditawarkan Arendt merupakan suatu usaha untuk menjadikan kita berlaku dewasa, memanusiakan sejarah. Sejarah tidak lagi dianggap sebagai kisah heroik orang-orang yang menang, melainkan melihat sisi kemanusiaan yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia, baik pelaku maupun korban. Memaafkan berarti merelakan apa yang pernah terjadi dimasa lalu dan kemampuan berjanji menuntut komitmen kepada pihak-pihak terkait untuk tidak mengulangi apa yang terjadi dimasa lalu pada kehidupan dimasa depan. Karena masa depan bukanlah sesuatu yang dapat diraba maka kemampuan berjanji menjadi titik tolakan baru dimana negara menjaga kebebasan dan hak rakyatnya. Hal lain yang tak kalah penting setelah semua tindakan baik itu memaafkan dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan serupa adalah perlu juga dibarengi dengan pengusutan tuntas kasus-kasus yang terjadi dimasa lalu. Para pelaku diseret kemuka hukum dan korban direhabilitasi hak-haknya.

Minggu, 03 Oktober 2010

Diskusi Menolak Lupa #1 - Sebuah Pendahuluan dan Catatan Diskusi

Pada kesempatan kali ini, kami dari Kelompok Diskusi Astina bekerja sama dengan Komafil, Autopshy, dan Markas Sastra mengangkat sebuah tema dalam diskusi kita kali ini: sebuah perjuangan, perjuangan melawan lupa.

Mungkin beberapa dari kalian masih ingat, mungkin juga tidak, apa yang terjadi berpuluh tahun yang lalu pada tanggal 30 September. Bukan, bukan meninggalnya James Dean atau lahirnya Monica Belucci. Jauh lebih penting dari dari itu. Ya, tanggal yang sangat sakral bagi negara kita. Tanggal yang dinodai oleh peristiwa yang memulai tahun-tahun gelap Republik Indonesia. Ah, semoga kalian tidak lupa, kawan!

sudah ingat kah?

Diskusi ini diadakan tepat pada tanggal 30 September 2010. Tujuan? Kami hanya ingin mencegah lupa secara massal. Ide, argumen, memori, dan semangat kami terhadap isu ini adalah amunisi perlawanan kami. Ya, kami menolak lupa!

Pada beberapa hari ke depan, kami akan mem-posting tiga makalah yang ditulis sebagai bahan diskusi kali ini. Pertama-tama, izinkan kami mem-posting catatan diskusi kemarin. Sebagai pendahuluan, mungkin?

Baiklah, berikut ini catatan diskusi yang ditulis oleh Adityo Anggoro Saragih:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pencarian Kemanusiaan
Adityo Anggoro Saragih, Kelompok Diskusi Astina


30 September 2010 Astina mengadakan Diskusi dengan tema pencarian kemanusiaan. Diskusi kali ini merupakan kerja sama antara Astina dengan Komafil, Autopshy dan Markas Sastra. Komafil merupakan satu komunitas mahasiswa Filsafat menjadi tuan rumah dalam penyelengaraan diskusi kali ini dan Autopshy adalah sebagai media bulletin Komafil. Sedangkan Markas sastra adalah komunitas yang giat dalam literature sastra.

Tema yang kami angkat adalah ‘Pencarian kemanusiaan’, mengapa karena kami menggunakan momentum 30 September sebagai satu peristiwa sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Alasan yang tepat adalah melihat efek yang ditimbulkan dari 30 September dengan hilangnya beberapa orang karena di cap sebagai komunis, serta ikut dalam tindakan putch tersebut. Efek yang sangat besar adalah dihilangkanya Ideologi komunisme dalam pertarungan politik Indonesia. Hal tersebut sangatlah tidak masuk akal , mengapa? Karena Negara tidak memberikan kejelasan yang tepat atas peristiwa tersebut, yang ada hanyalah mitos bahwa PKI yang melakukan tindakan tersebut, dan gerwani membantu PKI dalam melaksanakan aksinya.

John Rossa telah memberikan penjelasan bahwa peristiwa 30 september bukanlah tindakan PKI, melainkan intrik dalam militer dan efek yang terburuk adalah hadirnya pembantaian massal di Bali. Pembantaian tersebut dilakukan semena mena tanpa terdapat proses hukum yang jelas. Berarti , tidak semua korban tersebut adalah PKI, serta tidak benar bahwa PKI yang melakukan tindakan tersebut. Alasan pendukung lainya adalah informasi yang diperoleh tentang peristiwa tersebut hanya boleh didapat melalui Militer. Sehingga dengan Mudah Militer memojokkan PKI adalah Dalang peristiwa tersebut.
Lantas, kami ingin melihat bahwa peristiwa tersebut adalah satu tragedi bagi kemanusiaan dengan dua alasan. Pertama, efek yang ditimbulkan paska 30 September. Kedua, 30 September sebagai tindakan kudeta PKI sehingga ideology Komunisme dilarang di Indonesia serta orang – orang yang dituduh Komunisme tidak memiliki hak Politik serta hak ekonomi. Janggal kiranya jika kita melihat peristiwa tersebut adalah sebuah perisitiwa Politik. Politik secara ekstrim adalah peristiwa perang dimana hadirnya korban tidak dielakkan. Nelson Mandela dengan tegas siap mati untuk membela kesetaraan, Martin Luther King juga tidak pernah mundur dalam melakukan perlawanan terhadap supermasi kulit putih. Namun yang menjadi masalah adalah jika orang – orang yang tidak ikut dalam politik dan mendapatkan imbas dari peperangan tersebut. Keadaan tersebut dialaim para korban yang di cap Komunis. 

Diskusi kali ini menghadirkan tiga pembicara yaitu Willy (Antropologi 2008), Fitri Kumalasari ( Filsafat 2007), Aditya R (Arkeologi 2008). Willy melihat bahwa kemanusiaan telah terdapat dalam semangat founding fathers dimana penekanan Bhinekka Tunggal Ika sayangnya Soeharto merubahnya menjadi bentuk totalitarian Pancasila, serta proses Jawanisasi. Aditya R dengan latar belakang Sastra melihat Kemanusiaan proletariat yang memilki arti kemanusiaan adalah usaha perlawanan terhadap ketertindasan. Fitri Kumalasari melihat Kemanusiaan sebagai rehabilitasi the others, the others dalam masalah ini adalah korban yang dicap sebagai Komunis.
Diskusi kali ini juga ditanggapi oleh dua dosen muda yaitu Ikhaputri (Dosen Muda dan peneliti Yayasan Jurnal Perempuan), Hendra Kaprisma (Dosen Muda Sastra Rusia). Ikhaputri menegaskan bahwa kemanusiaan adalah satu symbol perlawanan terhadap kooptasi Soeharto, dan Hendra menjelaskan bahwa Kemanusiaan dapat digambarkan melalui sastra.

Semoga kita tetap berikhtiar atas kemanusiaan, dan memaknai 30 September bukan lagi sebagai tindakan pucth PKI, melainkan sebagai sebuah peristiwa Memorandum Perubahan.



Rabu, 22 September 2010

Agenda Diskusi Selanjutnya 28 September 2010



Agenda diskusi dalam waktu dekat:

"Kekerasan Mengatasnamakan Agama"
Sebuah refleksi kritis atas pemikiran AHMAD WAHIB

Dengan membedah buku "Pembaharuan Tanpa Apologia", sebuah kumpulan essay dari penerbitan Paramadina tentang sebuah tokoh pemikir islam pluralis era Orde Lama. Sebuah Pemikiran yang termasuk mengejutkan pada masanya.

Pembicara:
1. DR. Ade Armando. MSC
(Dosen FISIP UI)
2. Ihsan Ali Fauzi
(Direktur Program Yayasan Paramadina)

dengan moderator
Taufan Muhamad
(Editor Buletin Essay Astina)

Diskusi akan diadakan di:
Auditorium Komunikasi, Jalan Selo Soemardjan FISIP UI DEPOK, JAWA BARAT, INDONESIA.

Pada hari dan tanggal:
Selasa 28 September 2010
pukul 16.00 hingga 18.00 WIB.

Bagi yang berminat bisa menghubungi:
Akbar 021-94651579
Kiki 021- 96474032


GRATIS Buku "Pembaharuan Tanpa Apologia" dan Makanan ringan.

Terimakasih dan Salam.

Senin, 06 September 2010

Telaah Nama Astina

"Kenapa namanya Astina?"

Bisa jadi itu pertanyaan yang langsung terlintas di benak anda ketika pertama kali membaca nama kelompok diskusi ini. Memang kedengarannya seperti varian salah satu merk mobil buatan Jepang, tapi tentu saja nama ‘Astina’ bukanlah sesuatu yang sebegitu dangkal maknanya. Jika anda pernah membaca kisah-kisah Pandawa Lima, nama ‘Astina’ pasti cukup familiar di telinga anda karena itu adalah nama kerajaan yang menjadi musuh dari ‘Amarta’, sebuah entitas politik dimana para pandawa tinggal.

Memerlukan diskusi dan debat panjang untuk menetapkan ‘Astina’ sebagai nama kelompok diskusi ini, sebab, bagaimana bisa kita memilih kubu Kurawa yang secara eksplisit dibaptis menjadi pihak antagonis oleh Dewa Krishna sebagaimana termaktub dalam kitab Mahabarata? Sederhana saja: jika Semar si pelayan Pandawa diibaratkan sebagai Soeharto, maka Togog sang pengabdi Kurawa pastilah lawannya. Maka kami mulai menafsirkan terbalik kisah wayang purwa tersebut; jika kelima Pandawa adalah elit, maka keseratus Kurawa adalah rakyat banyak. Sesederhana itu.

Dalam epik Mahabarata dikisahkan bahwa perang Amarta dengan Astina dimulai dengan sebuah perjudian antara Kurawa VS Pandawa, dengan istri Arjuna sebagai taruhannya (betapa primitif! Meskipun bisa dimaklumi karena di masa itu belum ada UU perkawinan yang melarang istri dijadikan taruhan). Alkisah, Kurawa memenangkan taruhan itu dan secara sah memboyong pulang hadiahnya. Di sinilah perseteruan Amarta dengan Astina dimulai secara terbuka, yang diwarnai dengan bentrokan-bentrokan kecil, sampai berakhir di pertempuran Padang Kurusetra yang melibatkan 10.000 prajurit Amarta melawan 200.000 bala tentara Astina. Tentu saja Amarta memenangkan pertempuran ini sebab Dewa Krishna berada di kubu mereka.

Namun betapa kebenaran sangat bersifat parokial dalam kisah ini. Sangat memihak. Sangat Amarta-sentris. Dimana Krishna memihak kubu Pandawa semata-mata hanya karena Arjuna mengendarai kereta kencananya. Dengan kata lain, hanya terkait oleh kedekatan semata. Atas dasar itu pula Krishna mengutuk para penduduk Astina menjadi orang-orang buruk rupa yang terlupakan, meskipun lebih jauh lagi, mereka dianggap ingkar karena tidak memberi sesajen padanya. Padahal barangkali mereka panganut agama yang berbeda. Barangkali juga mereka menganut nilai kebenaran universal yang lain (disini juga masih bisa dimaklumi sebab di masa itu belum ada UU religi yang dibuat untuk membangun tenggang rasa antar umat beragama).

Di dalam setiap masyarakat kelas, ideologi dominan berasal dari kelas yang berkuasa. Dalam kisah Mahabarata, Pandawa sebagai pemenang perang merupakan kelas atas yang berkuasa mempunyai kepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya maka mereka tidak mungkin merelakan perubahan sistem kekuasaan karena perubahan itu akan mengancam bahkan mengakhiri peranannya sebagai kelas atas. Ideologi dominan berfungsi untuk menstabilkan tatanan kelas dalam masyarakat. Ideologi ini membangun kepercayaan masyarakat tentang manfaat dari tatanan yang ada untuk mewujudkan kepentingan umum. Namun, ideologi yang diterima dan dipercayai bersama hanya memungkinkan kelas atas untuk memperjuangkan kepentingan khusus mereka sebagai kepentingan umum. Keadilan hanya membenarkan kepentingan kepemilikan utama.

Ketimpangan hubungan dalam kontradiksi antara Pandawa dan Kurawa menunjukkan adanya hakikat kebebasan manusia yang terpasung. Meskipun ada berbagai macam teori deterministik, namun manusia itu bebas merupakan suatu persetujuan umum. Kebebasan manusia bisa saja berkurang, tetapi tidak akan pernah hilang sama sekali. Marx menekankan bahwa, kebebasan selalu terbuka bagi semua individu untuk menegaskan diri sebagai seorang individu di antara masyarakat ilusi yang mengurangi dan membatasi peran individu. Formula Marx untuk aksi bebas adalah “aktivitas praktis-kritis”, yaitu, aktivitas pembentuk proyek dan rencana bagi kehidupan seseorang, memodifikasinya dengan berbagai pengalaman dan berusaha membuatnya berguna. Dalam masyarakat borjuis aktivitas praktis kritis harus dilakukan untuk memperluas ruang lingkup kebebasan manusia. Proletariat merupakan satu-satunya kelompok yang harus membangun kesadaran kritis untuk keluar dari mitos deterministik yang diciptakan oleh kelas borjuis.

Yang berusaha saya katakan adalah; telah terbentuk relasi hegemonis yang mensubordinasi orang-orang Astina dibawah Pandawa. Jika kita baca kisah Mahabarata lebih lanjut, terlihat bahwa Amarta, setelah memenangkan perang, tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan menganeksasi wilayah Astina dan memperbudak orang-orangnya. Selalu terjadi pola-pola deterministik dalam tiap-tiap proses aneksasi militer, yakni terciptanya otoritarianisme. Disinilah Pandawa menancapkan cakarnya; dengan membawa nilai kebenaran yang menurut mereka hakiki, melumpuhkan negara tetangga yang tidak disukai, dan menganggap mereka perlu di-eradikasi atau setidaknya diperbudak.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka bolehkah saya bilang bahwa Amarta itu fasis?